SEMARANG (MEDIAAKTUAL.ID) – Polemik kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Semarang perlu menjadi momentum evaluasi tata kelola organisasi, terutama terkait kepemimpinan, komunikasi internal, dan beban kegiatan kader.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Semarang (USM), Dr. Rr. B. Natalia Sari Pujiastuti, S.Psi., M.Si., yang akrab disapa Naneth, menilai bahwa keluhan warga tidak cukup dijawab dengan penyederhanaan jadwal kegiatan. Evaluasi perlu menyentuh mekanisme pengambilan keputusan dan ruang partisipasi kader.
”PKK merupakan aset sosial yang penting bagi pemberdayaan perempuan dan keluarga. Namun, ketika kegiatan mulai dipersepsikan sebagai beban, tata kelolanya perlu dibenahi. Pemberdayaan tidak boleh bergeser menjadi sekadar kewajiban administratif,” tegas Naneth.
Kepemimpinan dan Komunikasi Kader
Naneth menyoroti perubahan pola kepemimpinan TP PKK Kota Semarang sejak 2023. Dalam dua periode pemerintahan yang dipimpin wali kota perempuan, jabatan Ketua TP PKK tidak dijalankan oleh pasangan wali kota sebagaimana pola yang lazim dalam struktur PKK.
Menurut Naneth, kondisi tersebut layak ditelaah dari perspektif otoritas kelembagaan, kesinambungan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan kepercayaan kader. Perubahan kepemimpinan tidak otomatis menjadi penyebab polemik, tetapi dampaknya terhadap tata kelola organisasi perlu dievaluasi.
”Persoalannya bukan siapa yang memimpin, melainkan apakah kepemimpinan memiliki kewenangan yang jelas, koordinasi yang efektif, dan kepercayaan kader. Tanpa komunikasi dua arah, organisasi berisiko lebih menekankan instruksi dan pelaporan daripada kebutuhan serta aspirasi anggotanya,” jelas Naneth.
Memperkuat PKK sebagai Organisasi Pemberdayaan
Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Naneth yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis pada 2024 mengenai semangat wirausaha sosial kader PKK dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Kajian tersebut mengidentifikasi potensi PKK dalam pemberdayaan ekonomi sekaligus tantangan berupa pengulangan kegiatan, keterbatasan inovasi, dan tata kelola administrasi.
Sebagai pendiri Tangan Terampil dan mentor pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan sejak 2015, Naneth menekankan pentingnya menempatkan kader sebagai subjek pemberdayaan, bukan sekadar pelaksana program.
”Keberhasilan PKK tidak cukup diukur dari banyaknya rapat dan laporan, tetapi dari manfaat nyata bagi keluarga. Evaluasi harus melibatkan kader Dasawisma, RT, dan RW agar keputusan organisasi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Naneth, kritik terhadap tata kelola justru merupakan upaya mempertahankan relevansi dan keberlanjutan PKK sebagai organisasi pemberdayaan lokal.
”PKK harus tetap kuat, tetapi tata kelolanya harus berani berubah. Pemberdayaan seharusnya menambah daya perempuan dan keluarga, bukan menambah beban atas nama partisipasi,” pungkasnya.
01
